Sabtu, 17 Juli 2010

Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia & Pengertian Demokrasi Pancasila

Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia & Pengertian Demokrasi Pancasila

I. Pengertian Demokrasi Pancasila Pengertian Istilah Makna Artikel Ilmu Pendidikan Konten

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. (Sejarah dan Perkembangan Demokrasi, http://www.wikipedia.org)

Demokrasi pengertian etimologis mengandung makna pengertian universal. Abraham Lincoln th 18673 memberikan pengertian demokrasi “ government of the people, by the people, and for the people”.
Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein=pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi dari segi terminology mengandung makna demokrasi konseptual. Demokrasi dilihat dari segi pemikiran politik.

Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).

2. Sistem Konstitusionil

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari รข€“ oleh untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya. (Idris Israil, 2005:51)
Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

II. Demokrasi di Indonesia

Bangsa Indonesia sejak dulu sudah mempraktikkan ide ten-tang demokrasi walau bukan tingkat kenegaraan, masih tingkat desa. Disebut demokrasi desa.Contoh pelaksanaan demokrasi desa pemilihan kepala desa dan rembug desa. Inilah demokrasi asli.

Demokrasi desa mempunyai 5 ciri.

Rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut

Mempergunakan pendekatan kontekstual, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila ini oleh karena Pancasila sebagai ideology negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia dan sebagai identitas nasional Indonesia. Sebagai ideology nasional, Pancasila sebagai cita-cita ma-syarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik. Sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur penyelesaian konflik.

Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila sbb:
1. Kedaulatan rakyat;
2. republik
3. Negara berdasar atas hukum
4. Pemerintahan yang konstitusional
5. Sistem perwakilan
6. Prinsip musyawarah
7. Prinsip ketuhanan
4. ominasi mayoritas atau minoritas.

III. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila

Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarga, yaitu:

1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.
2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),
b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),
c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,
5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk menyalurkan aspirasi rakyat,
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum;
7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

IV. Ciri-ciri Demokrasi Pancasila

Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Mengandung sistem mengambang.
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

V. Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila

Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, UUD 45 serta Ketetapan-ketetapan MPRS. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum
Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

2. Indonesia menganut sistem konstitusional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:

a. Menetapkan UUD;
b. Menetapkan GBHN; dan
c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

Wewenang MPR, yaitu:
a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan

GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden;
b. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN;
c. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;
e. Mengubah undang-undang.
4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:

a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;
b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah;
c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah;
d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal;
e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.

Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.

VI. Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

Contohnya:
a. Ikut menyukseskan Pemilu;
b. Ikut menyukseskan Pembangunan;

c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional,
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,

Contohnya:

a. Presiden adalah Mandataris MPR,
b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

VII. Beberapa Perumusan Mengenai Demokrasi Pancasila

Dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo mengemukakan beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang diusahakan dalam beberapa seminar, yakni:

1. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966

a. Bidang Politik dan Konstitusional

1) Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar1945,yang berarti menegakkan kembali azas negara-negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana hak-hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihindarkan secara institusionil. Dalam rangka ini harus diupayakan supaya lembaga-lembaga negara dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (depersonalization, institusionalization )

2) Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat adil dan makmur.

3) Clan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi , yang cukup kuat untuk mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan-tuntutan abad ke-20.

b. Bidang Ekonomi

Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas-azas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam Undang-undang Dasar 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara, yang antara lain mencakup :

1) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara dan
2) Koperasi
3) Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya
4) Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung.

2. Musyawarah Nasional III Persahi : The Rule of Law, Desember 1966

Azas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

a. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

3. Symposium Hak-hak Azasi Manusia, Juni 1967

Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penerapannya sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat kita, setelah sebagai akibat rezim Nasakom sangat menderita dan menjadi kabur, lebih memerlukan pembinaan daripada pembatasan sehingga menjadi suatu political culturea yang penuh vitalitas.

Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun mendatang untuk mengembangkan a rapidly expanding economy, maka diperlukan juga secara mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari kekuatan-kekuatan yang mendukung Pancasila. Oleh karena itu diperlukan kebebasan berpolitik sebesar mungkin. Persoalan hak-hak azasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara 3 hal, yaitu:

a. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.
b. Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.
c. Perlunya untuk membina suatu rapidly expanding economy.
Prinsip-prinsip demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :

1. Kedaulatan di tangan rakyat
2. Pengakuan dan perlindungan terhadap thd HAM
3. Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi)
4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
5. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
6. Adanya parpol dan orsospol (organisasi sosial politik)
7. Pemilu yang demokrasi

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak masa orla, orba dan reformasi.
Secara umum terbagi dalam tiga periode utama, yaitu :

* Orde lama (1945-1965)

Sistem pemerintahan demikrasi terpimpin yang bersifat otoriter, yang menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45, antara lain :

1. Penyimpangan ideologis, yakni konsepsi Pancasila berubah jadi konsepsi NASAKOM
2. Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden dengan wewenang yang melebihi yang ditentukan UUD 45.
3. MPRS melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, mengangkat Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup.
4. Pada 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan yang diajukan pemerintah tidak disetujui DPR lalu dibentuk DPRGR
5. Hak budget DPR pada 1960 tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR
6. Pimpinan MPRS/DPRS (lembaga tertinggi dan tinggi negara) menjadi menteri yang artinya dibawah presiden.
7. Berubahnya kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi Poros Jakarta-Peking
8. Indonesia keluar dari keanggotaannya di PBB

Prinsip-prinsip daar demokrasi terpimpin adalah :

1. Tiap orang diwajibkan untuk berbakti pada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara
2. Tiap orang berhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan negara

Demokrasi terpimpin menempatkan Sukarno sebagai pusat kekuasaan sehingga terjadi absolutisme dan tidak ada cheks and balance dari legislatif terhadap eksekutif

Info Terbaru Untuk Yang Ingin Kursus HP Tentunya Terbaik Di Indonesia. Selengkapnya Kunjungi Situs Utama di www.lampungservice.com  Cv Lampung Service Pelatihan Seminar Terbaik Di Indonesia : Tengah Metro Pesawaran Tanjung Karang Kedaton Pahoman Way Halim Tulang bAwang Krui Menggala Kota Bumi Way Lima Teluk Betung Panjang Natar Kalianda Tegineneng Blambangan Umpu Danau Ranau Gedong Tataan

Minggu, 11 Juli 2010

kemajemukan masyarakat indonesia

Pengertian Istilah Makna Artikel Ilmu Pendidikan Konten KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Kemajemukan Agama Di Indonesia “.
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan aran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan ilmu yang lebih baik dan bermanfaat pada mereka yang telah membaca dan memberikan penilian dan saran atas makalah penulis ini, semoga dibalas oleh Allah SWT sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin. kemajemukan masyarakat indonesia

                                                                                    Pekanbaru,  3  Maret  2011
                                                                    

                                                                                                     Penulis



DAFTAR ISI
Kata Pengantar....................................................................................................... 1
Daftar Isi................................................................................................................... 2
BAB I : PENDAHULUAN...................................................................................... 3
1.1.  Latar Belakang masalah .............................................................................. 3
1.2.  Rumusan Masalah ....................................................................................... 4
1.3.  Tujuan penulisan makalah ......................................................................... 4

BAB II : PEMBAHASAN....................................................................................... 5
A.   Kemajemukan masyarakat Indonesia.................................................... 5
B.   Agama Asli yang ada di Indonesia......................................................... 5
C.   Agama yang diakui di Indonesia saat ini .............................................. 12
D.   Tantangan dan strategi pemeliharaan kerukunan antar umat
beragama di Indonesia ............................................................................. 16

BAB III : PENUTUP............................................................................................... 20
Kesimpulan ................................................................................................ 21

Daftar Pustaka  .......................................................................................... 21

BAB I
PENDAHULUAN


1.1         Latar belakang

Di dunia, agama sudah menjadi hal yang formil bagi penduduknya. Agama bisa dibilang kepercayaan yang dianut setiap orang yang mengakui adanya tuhan yang menciptakan dunia. Masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk. Disebut masyarakat majemuk karena masyarakat kita berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Begitu majemuknya agama yang berada di Indonesia, termasuk agama yang kita kenal dan diakui di Indonesia saat sekarang ini. Tapi sebelumnya , dalam sejarah Indonesia, masih banyak lagi ternyata agama yang ada di Indonesia sebelumnya yang dikenal dengan agama asli di indonesia .

Di Indonesia memiliki 5 agama yang sudah diakui rakyatnya, yaitu islam, Kristen protestan dan katolik, hindu, Buddha dan konghucu. Setiap agama memiliki cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan ritual agamanya. Dan apalagi Indonesia merupakan Negara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, yang biasanya memiliki hubungan erat dengan agama yang dianutnya masing-masing.






1.2 Rumusan masalah
A.   Apa yang dimaksud dengan kemajemukan agama di Indonesia ?
B.   Apa saja agama asli yang ada di Indonesia sebelum adanya pengakuan 5 agama yang ada di indonesia seperti saat ini !
C.   Jelaskan tentang 5 agama yang telah diakui di Indonesia pada saat sekarang ini !


1.3 Tujuan
Agar kita memperoleh wawasan yang lebih dari apa yang biasa kita dapat selama ini. Dengan membuat makalah ini, diharapkan kita mengetahui berbagai macam agama yang ada di Indonesia dari zaman sejarah sampai pada saat ini.






BAB I I
PEMBAHASAN
Kemajemukan Agama Di Indonesia

A.   Kemajemukan masyarakat Indonesia
Majemuk memiliki makna sesuatu yang beragam, sesuatu yang memilik banyak perbedaan begitupun dengan masyarakat Indonesia. Indonesia terkenal dengan kemajemukannya maka dari itu Indonesia sering disebut sebagai masyarakat yang bhineka tungal ika yang memiliki makna bahwa meskipun masyarakatnya memiliki perbedaan atau kemajemukan namun tetap satu jua.
Kemajemukan masyarakat dapat dipahami melalui dua titik pandang utama, pertama dipandang scara horizontal, pemahaman ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan adanya satuan-satuan social yang keragamannya dicirikan oleh perbedaan suku bangsa, agama, adat-istiadat dan unsure-unsur kedaerahan lainnya. Kedua dipandang secara vertical, pemahaman ini didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang bersifat vertical; artinya bahwa perbedaan dari unsure-unsur yang membuat keragaman tersebut dapat diukur berdasarkan kualitas atau kadarnya misalnya dari aspek ekonomi.

B.   Agama Asli yang ada di Indonesia
Mungkin banyak di kalangan masyarakat Indonesia sudah tidak lagi mengetahui bahwa sebelum agama-agama “resmi” (agama yang diakui); Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha, kemudian kini Konghucu, masuk ke Nusantara atau Indonesia, di setiap daerah telah ada agama-agama atau kepercayaan asli, seperti Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten; Sunda Wiwitan aliran Madrais, juga dikenal sebagai agama Cigugur (dan ada beberapa penamaan lain) di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat; agama Buhun di Jawa Barat; Kejawen di  Jawa Tengah dan  Jawa Timur; agama Parmalim, agama asli Batak; agama Kaharingan di  Kalimantan; kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa, Sulawesi Utara; Tolottang di Sulawesi Selatan; Wetu Telu di Lombok; Naurus di Pulau Seram di Propinsi Maluku, dll.
Hingga kini, tak satu pun agama-agama dan kepercayaan asli Nusantara yang diakui di Indonesia sebagai agama dengan hak-hak untuk dicantumkan di KTP, Akta Kelahiran, pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil ,dsb. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman, Agama Asli Nusantara semakin punah dan menghilang, kalaupun ada yang menganutnya, biasanya berada didaerah pedalaman seperti contohnya pedalaman  Sumatra dan pedalaman  Irian Jaya.
Yang dimaksud dengan agama asli adalah agama yang bukan datang dari luar suku penganutnya . Karenanya agama asli kerap juga disebut agama suku yang berbeda dengan agama dunia . Agama asli ini pada dasarnya tidaklah bersifat misioner. Agama ini lahir dan hidup bersama sukunya dan mewarnai setiap aspek kehidupan suku penganutnya. Agama ini telah dianut oleh suku penganutnya jauh sebelum agama dunia diperkenalkan kepada suku itu.


Daftar Agama Asli Nusantara (kepercayaan)

    Sunda Wiwitan (Kanekes, Banten)
    Agama Jawa Sunda (Kuningan, Jawa Barat)
    Buhun (Jawa Barat)
    Kejawen (Jawa Tengah dan Jawa Timur)
    Parmalim (Sumatera Utara)
    Kaharingan (Kalimantan)
    Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara)
    Tolottang (Sulawesi Selatan)
    Wetu telu (Lombok)
    Naurus (pulau Seram, Maluku)
    Aliran Mulajadi Nabolon
    Marapu (Sumba)
    Purwaduksina
    Budi Luhur
    Pahkampetan
    Bolim
    Basora
    Samawi
    Sirnagalih
    

v  Sekilas tentang beberapa agama asli yang ada di Indonesia
1. Sunda Wiwitan
Sunda Wiwitan (Bahasa Sunda : “Sunda permulaan”, “Sunda sejati”, atau “Sunda asli”) adalah agama atau kepercayaan asli masyarakat Sunda yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda.
Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti di Kanekes,  Lebak,  banten; Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul,  Cisolok, Sukabumi;  Kampung Naga; dan Cigugur, Kuningan. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu.
Berdasarkan keterangan kokolot (tetua) kampung Cikeusik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut ajaran leluhur, yaitu kepercayaan asli nenek moyang. Hanya dalam perkembangannya kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu, dan hingga batas tertentu, ajaran Islam Dalam Carita Parahyangan kepercayaan ini disebut sebagai ajaran “Jatisunda“.
2. Agama Djawa Sunda
Agama Djawa Sunda (sering disingkat menjadi ADS) adalah nama yang diberikan oleh pihak antropolog Belanda terhadap kepercayaan sejumlah masyarakat yang tersebar di daerah Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Agama ini juga dikenal sebagai Cara Karuhun Urang (tradisi nenek moyang), agama Sunda Wiwitan, ajaran Madrais atau agama Cigugur. Abdul Rozak, seorang peneliti kepercayaan Sunda, menyebutkan bahwa agama ini adalah bagian dari agama Buhun, yaitu kepercayaan tradisional masyarakat Sunda yang tidak hanya terbatas pada masyarakat Cigugur di Kabupaten Kuningan, tetapi juga masyarakat Baduy di  Kabupaten Lebak, para pemeluk “Agama Kuring” di daerah Kecamatan  Ciparay, Kabupaten Bandung, dll.


3. Kejawen
Kata “Kejawen” berasal dari kata Jawa, sebagai kata benda yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu segala yg berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa (Kejawaan). Penamaan “kejawen” bersifat umum, biasanya karena bahasa pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa.
Dalam konteks umum, kejawen merupakan bagian dari agama asli Nusantara. Seorang ahli anthropologi Amerika Serikat,  Clifford Geertz pernah menulis tentang agama ini dalam bukunya yang ternama The Religion of Java atau dalam bahasa lain, Kejawen disebut “Agami Jawi”.
Kejawen dalam opini umum berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap serta  filosofii orang-orang Jawa. Kejawen juga memiliki arti spiritualistis atau spiritualistis suku Jawa.
Penganut ajaran kejawen biasanya tidak menganggap ajarannya sebagai agama dalam pengertian seperti agama monoteistik, seperti Islam atau Kristen, tetapi lebih melihatnya sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku.
Ajaran kejawen biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat, dan menekankan pada konsep “keseimbangan”. Dalam pandangan demikian, kejawen memiliki kemiripan dengan Konfusianisme atau  Taoisme, namun tidak sama pada ajaran-ajarannya. Hampir tidak ada kegiatan perluasan ajaran (misi) namun pembinaan dilakukan secara rutin.


4. Parmalim
Parmalim, adalah nama sebuah kepercayaan atau mungkin boleh dibilang agama yang terutama dianut di  Propinsi Sumatra Utara. Agama Parmalim adalah agama asli suku  Batak.Pimpinan Parmalim saat ini adalah  Raja marnangkok Naipospos.
Agama ini bisa dikatakan merupakan sebuah kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh dan berkembang di Tanah Air Indonesia sejak dahulu kala. “Tuhan Debata Mulajadi Nabolon” adalah pencipta Manusia, Langit, Bumi dan segala isi alam semesta yang disembah oleh “Umat Ugamo Malim” (“Parmalim”).
 5. Kaharingan
Kaharingan/Hindu Kaharingan adalah  kepercayaan/agama lokal  suku  Dayak di  Kalimantan Istilah kaharingan artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah danum kaharingan (air kehidupan), maksudnya agama suku atau kepercayaan terhadap  Tuhan Yang Maha Esa (Ranying), yang hidup dan tumbuh secara turun temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Karena Pemerintah  Indonesia mewajibkan penduduk dan warganegara untuk menganut salah satu  agama yang diakui Pemerintah, kepercayaan Kaharingan dan religi suku yang lainnya seperti Tolottang (Hindu Tolottang)  pada suku Bugis, dimasukkan dalam kategori agama Hindu sejak 20 April 1980, mengingat adanya persamaan dalam penggunaan sarana kehidupan dalam melaksanakan ritual untuk korban (sesaji) yang dalam agama Hindu disebut Yadnya. Jadi mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai  Tuhan Yang Maha Esa, hanya berbeda kemasannya. Tuhan Yang Maha Esa dalam istilah agama Kaharingan disebut Ranying.
6. Wetu Telu
Wetu Telu (Waktu Tiga) adalah praktik unik sebagian masyarakat suku Sasak yang mendiami  pulau Lombok dalam menjalankan agama Islam.
Ditengarai bahwa praktik unik ini terjadi karena para penyebar Islam di masa lampau, yang berusaha mengenalkan Islam ke masyarakat Sasak pada waktu itu secara bertahap, meninggalkan pulau Lombok sebelum mengajarkan ajaran Islam dengan lengkap. Saat ini para penganut Wetu Telu sudah sangat berkurang, dan hanya terbatas pada generasi-generasi tua di daerah tertentu, sebagai akibat gencarnya para pendakwah Islam dalam usahanya meluruskan praktik tersebut.
7. Marapu
Marapu adalah sebuah agama lokal yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Agama ini merupakan kepercayaan peninggalan nenek moyang dan leluhur. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk agama ini.
Pemeluk agama ini percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal, di dunia roh, di surga Marapu, yang dikenal sebagai Prai Marapu.
upacara keagamaan marapu ( seperti upacara kematian dsb) selalu diikuti dengan pemotongan hewan seperti kerbau dan kuda swebagai korban sembelihan, dan hal itu sudah menjadi tradisi turun – temurun yang terus di jaga di Sumba.

C.   Agama yang diakui di Indonesia saat ini
a)    Islam

Islam adalah Agama yang mengimani satu tuhan, Islam secara bahasa (secara lafaz) memiliki beberapa makna. Islam terdiri dari huruf dasar (dalam bahasa Arab): “Sin”, “Lam”, dan “Mim”.
Beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki huruf dasar yang sama dengan “Islam”, memiliki kaitan makna dengan Islam.

Islam secara bahasa adalah : Islamul wajh (menundukkan wajah), Al istislam (berserah diri), As salamah (suci bersih), As Salam (selamat dan sejahtera), As Silmu (perdamaian), dan Sullam (tangga, bertahap, atau taddaruj).

Secara istilah, Islam berarti wahyu Allah, diin para nabi dan rasul, pedoman hidup manusia, hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al Qur’an dan As Sunnah, dan dia merupakan jalan yang lurus, untuk keselamatan dunia dan akhirat.

1. Nama kitab suci Agama Islam : Al-Qur’an.
2. Nama pembawa Ajarannya : Nabi Muhammad SAW
3. Permulaan : Kurang/lebih 1400 tahun lalu.
4. Nama tempat peribadatan : Masjid.
5. Hari besar keagamaan : Muharram, Asyura, Maulud Nabi, Isra’ Mi’raj, Nuzulul Qur’ an, Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru Hijriah.




b)    Kristen Protestan dan Katolik

Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran, hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Agama kristen ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan Kitab Suci mereka adalah Alkitab. Murid-murid Yesus Kristus pertama kali dipanggil Kristen di Antiokia
Protestan adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. Mazhab atau denominasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalil nya. Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas Gereja Katolik.

Kata Katolik sebenarnya bermakna “universal” atau “keseluruhan” atau “umum” (dari ajektiva Bahasa Yunani (katholikos) yang menggambarkan sifat gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus.

1. Nama kitab suci Kristen Protestan dan Katolik : Injil.
2. Nama pembawa Ajaranya : Isa / Yesus Kristus.
3. Permulaan : Kurang/lebih 2.000 tahun lalu.
4. Nama tempat peribadatan : Gereja.
5. Hari besar keagamaan : Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan Isa Almasih, dan Pantekosta.

c)    Hindu

Agama Hindu Adalah agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini, Hindu dalam Bahasa Sanskerta artinya : Sanatana Dharma “Kebenaran Abadi”, dan Vaidika-Dharma (Pengetahuan Kebenaran).
Hindu adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran (Arya). Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM.

1. Nama kitab suci Hindu               : Weda
2. Nama pembawa Ajaran             : -
3. Permulaan                                    : Masaprasejarah.
4. Nama tempat peribadatan         : Pura.
5. Hari besar keagamaan               : Nyepi, Saraswati, Pagerwesi, Galungan, dan Kuningan.

d)    Buddha

Buddha dalam Bahasa Sansekerta adalah : Mereka yang Sadar, Yang mencapai pencerahan sejati. dari perkataan Sansekerta: “Budh”, untuk mengetahui, Buddha merupakan gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh untuk memajukan diri dan yang berkembang kesadarannya. Dalam penggunaan kontemporer, sering digunakan untuk merujuk Siddharta Gautama, guru agama dan pendiri Agama Buddha dianggap “Buddha bagi waktu ini”. Dalam penggunaan lain, ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sadar.

Penganut Buddha tidak menganggap Siddharta Gautama sebagai sang hyang Buddha pertama atau terakhir. Secara teknis, Buddha, seseorang yang menemukan Dharma atau Dhamma (yang bermaksud: Kebenaran; perkara yang sebenarnya, akal budi, kesulitan keadaan manusia, dan jalan benar kepada kebebasan melalui Kesadaran, datang selepas karma yang bagus (tujuan) dikekalkan seimbang dan semua tindakan buruk tidak mahir ditinggalkan).

1. Nama kitab suci Buddha : Tri Pitaka.
2. Nama pembawa Ajarannya : Sidharta Gautama.
3. Permulaan : Kurang/lebih 2.500 tahun lalu.
4. Nama tempat peribadatan : Vihara.
5. Hari besar keagamaan : Waisak dan Katina.

e)    Kong Hu Cu

Kong Hu Cu atau Konfusius, adalah seorang guru atau orang bijak yang terkenal dan juga filsuf sosial Tiongkok, terkadang sering hanya disebut Kongcu (Hanzi, hanyu pinyin: Kongfuzi?Kongzi) (551 SM – 479 SM). Filsafahnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan, dan menjadi populer karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisonal Tionghoa. Oleh para pemeluk agama Kong Hu Cu, ia diakui sebagai nabi.

1. Nama Kitab suci Kong Hu Cu : -
2. Nama Pembawa Ajarannya : Kong Hu Cu
3. Permulaan : -
4. Nama Tempat Ibadahnya : Klenteng/Vihara
5. Hari besar Keagamaannya : Sembayang kepada arwah leluhur, Tahun Baru Imlek, Ca Go Mek, Twan Yang, Twan Yang, Hari Tangcik / Sembayang Ronde dll


D.   Tantangan dan strategi pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di Indonesia

Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang diperlihatkan dari banyaknya agama, suku, dan ras. Kemajemukan di Indonesia telah lama hadir sebagai realitas empirik yang tak terbantahkan. Indonesia kemudian dikenal sebagai bangsa dengan sebutan “mega cultural diversity karena Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 jenis ragam bahasa yang berbeda.

Agama-agama yang hidup di Indonesia mencerminkan pluralitas keyakinan dan keimanan terhadap Tuhan. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu sering disebut sebagai agama resmi negara karena enam agama inilah yang banyak mendapatkan fasilitas secara khusus oleh negara. Meskipun keenam agama ini yang mendapatkan perhatian negara, tetapi para penganut agama lainnya, seperti Baha’i, Sinto, Yahudi, dan agama pribumi yang diwarisi oleh keyakinan para leluhur diberikan kebebasan untuk dipeluk dan diyakini oleh masyarakat.

Kemajemukan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia telah membuktikan bahwa masyarakat plural (plural society) telah hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat hidup rukun dalam gerak sosial, ekonomi, agama dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia hidup harmoni dan damai sejak beratus-ratus tahun meskipun berbeda agama. Di beberapa daerah, perbedaan agama justru terjadi di dalam satu keluarga, yang diikat oleh satu adat istiadat.

Kesepahaman dan kesalingmengertian antar masyarakat di sejumlah daerah dibingkai oleh kearifan lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Karifan lokal telah mampu menjadi model yang dapat merawat harmoni dan damai di masyarakat. Kearifan lokal merupakan sumber nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua adat dan kebudayaan suku bangsa di tanah air terinspirasi oleh nilai-nilai dan gagasan yang berakar dari kepercayaan yang hidup di masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai keagamaan, adat, dan budaya merupakan manifestasi pandangan hidup dan etos spiritual masyarakat yang merupakan kristalisasi pembelajaran dari hasil interaksi dan internalisasi nilai-nilai manusia terhadap lingkungannya dari generasi ke generasi.

Ada tiga kecenderungan yang sering dihadapi masyarakat majemuk. Yakni,
(1) mengidap potensi konflik yang kronis di dalam hubungan-hubungan antar kelompok.
(2) Pelaku konflik melihat sebagai all out war (perang habis-habisan).
(3) proses integrasi sosial lebih banyak terjadi melalui dominasi atas suatu kelompok oleh kelompok lain.

Potensi konflik dalam masyarakat mejemuk ini menjadis esutau yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di masa lalu kerukunan umat beragama harus dibayar dengan amat mahal; meledaknya konflik antar agama di sejumlah daerah. Karena itulah, tantangan terbesar dari masyarakat majemuk adalah rapuhnya ikatan kebersamaan akibat perbedaan agama yang mudah menyulut konflik agama jika tidak berhasil dikelola dengan baik. Konflik agama selalu menjadi tantangan yang sangat serius bagi bangsa Indonesia yang majemuk.

Dengan kata lain, kemajemukan sering menjadi sumber ketegangan sosial. Karena, kemajemukan sebagai sumber daya masyarakat yang paling pokok untuk mewujudkan masyarakat plural dikikis habis oleh kepalsuan dan manipulasi.

Tak heran jika bangsa Indonesia pernah mengalamai konflik di Ambon dan Poso. Konflik massif di Ambon dan Poso tampaknya bukan akhir dari konflik. Konflik baru masih bermunculan dalam skala kecil, tetapi meluas ke banyak daerah dalam bentuk konflik pendirian rumah ibadah.

Bekasi, Bogor, Depok, Kupang, Denpasar, Kota Padang, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya menunjukkan eskalasi konflik kecil dalam soal pendirian rumah ibadah. Masyarakat masih begitu sensitif terhadap hal-hal yang dianggap menyinggung keyakinannya, terutama dalam pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Ini berarti tingkat potensi laten terjadinya konflik bernuansa agama di Indonesia masih cukup tinggi.

Ada Empat strategi dalam memelihara kerukunan antarumat beragama.

1.    Pertama, memperbesar aktor perdamaian. Asumsinya adalah mengubah pandangan masyarakat untuk memiliki pandangan dan pemahaman agama dan kebudayaan yang inklusif dan toleran diperlukan waktu yang relatif lama. Karena mengubah adalah pekerjaan yang dijangkau dengan perhatian yang lebih serius. Dengan membalik teori “mengubah” menjadi “memperbanyak” atau “memperbesar” aktor perdamaian, maka makin lama akan semakin banyak orang-orang yang lebih suka dengan perdamaian daripada orang-orang-orang yang suka konflik.


2.    Kedua, memperluas forum-forum perdamaian di masyarakat. Semakin banyak forum-forum kultural yang mendiskusikan uapaya-upaya perdamaian, maka akan semakin mempersempit gerak konflik. Forum-forum perdamaian merupakan sarana yang paling efektif untuk mengumpulkan dan memperkuat soliditas masyarakat damai yang aktif. Forum-forum rutin yang menghadirkan komunitas elitis-struktural dan populis-kultural akan menjadi jembatan bagi komunikasi antar kelompok masyarakat.

3.    Ketiga, memperkuat jaringan perdamaian. Jaringan merupakan alat yang efektif untuk mengakselerasi kepentingan perdamaian. Dengan jaringan yang kuat, baik dalam hubungan dengan sesama masyarakat, sesama tokoh agama/adat, media, pemerintah, DPRD, kepolisian, LSM, dan stakeholder lainnya. Upaya pencegahan konflik biasanya berbasis jaringan untuk mengkomunikasikan danmensosialisikan setiap temuan potensi konflik atau strategi penyelesaian konflik.

4.     Keempat, mengadvokasi perdamaian. Inilah bagian dari upaya mengubah kebijakan agar negara semakin peduli terhadap eksistensi perdamaian, terutama bagaimana negara tidak membuat kebijakan yang menyulut konflik atau tidak melinsungi korban konflik. Advokasi biasanya dilakukan kepada Pemda, Kepolisian, DPRD dan lembaga negara lainnya. Advokasi tidak bisa dilakukan secara sederhana karena memerlukan kepercayaan, otoritas, legitimasi, dan kemauan untuk mengintervensi kebijakan negara.



BAB I I I

PENUTUPAN

Kesimpulan

Mengelola kemajemukan, bukanlah perkara yang mudah. Di satu sisi, umat beragama sebagai salah satu komponen bangsa berusaha memelihara identitas dan memperjuanghkan aspirasinya.
Pada sisi lain, mereka juga dituntut untuk memberi andil dalam rangka memelihara kerukunan dan keutuhan bangsa. Dalam kaitan ini diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama, untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Sehubungan dengan hal ini pula, diperlukan kebijakan strategis yang dapat menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, maju, sejahtera dan bersatu.

Info Terbaru Untuk Yang Ingin Kursus HP Tentunya Terbaik Di Indonesia. Selengkapnya Kunjungi Situs Utama di www.lampungservice.com  Cv Lampung Service Pelatihan Seminar Terbaik Di Indonesia : Tengah Metro Pesawaran Tanjung Karang Kedaton Pahoman Way Halim Tulang bAwang Krui Menggala Kota Bumi Way Lima Teluk Betung Panjang Natar Kalianda Tegineneng Blambangan Umpu Danau Ranau Gedong Tataan

Selasa, 06 Juli 2010

asal usul minyak bumi

asal usul minyak bumi : Minyak bumi (bahasa Inggris: petroleum, dari bahasa Latin: petrus ), dijuluki juga sebagai emas hitam adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad renik lautan, tumbuhan dan hewan yang mati sekitar 150 juta tahun yang lalu. Sisa-sisa organisme tersebut mengendap di dasar lautan, kemudian ditutupi oleh lumpur. Lapisan lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi batuan karena pengaruh tekanan lapisan di atasnya. Sementara itu, dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik tersebut dan mengubahnya menjadi minyak dan gas. Pengertian Istilah Makna Artikel Ilmu Pendidikan Konten

Proses pembentukan minyak bumi dan gas ini memakan waktu jutaan tahun. Minyak dan gas yang terbentuk meresap dalam batuan yang berpori seperti air dalam batu karang. Minyak dan gas dapat pula bermigrasi dari suatu daerah ke daerah lain, kemudian terkosentrasi jika terhalang oleh lapisan yang kedap.
Walupun minyak bumi dan gas alam terbentuk di dasar lautan, banyak sumber minyak bumi yang terdapat di daratan. Hal ini terjadi karena pergerakan kulit bumi, sehingga sebagian lautan menjadi daratan.
Dewasa ini terdapat dua teori utama yang berkembang mengenai asal usul terjadinya minyak bumi, antara lain:

1. Teori Anorganik (Abiogenesis)

Barthelot (1866) mengemukakan bahwa di dalam minyak bumi terdapat logam alkali, yang dalam keadaan bebas dengan temperatur tinggi akan bersentuhan dengan CO2 membentuk asitilena. Kemudian Mandeleyev (1877) mengemukakan bahwa minyak bumi terbentuk akibat adanya pengaruh kerja uap pada karbida-karbida logam dalam bumi. Yang lebih ekstrim lagi adalah pernyataan beberapa ahli yang mengemukakan bahwa minyak bumi mulai terbentuk sejak zaman prasejarah, jauh sebelum bumi terbentuk dan bersamaan dengan proses terbentuknya bumi. Pernyataan tersebut berdasarkan fakta ditemukannya material hidrokarbon dalam beberapa batuan meteor dan di atmosfir beberapa planet lain. Secara umum dinyatakan seperti dibawah ini:

Berdasarkan teori anorganik, pembentukan minyak bumi didasarkan pada proses kimia, yaitu :

a. Teori alkalisasi panas dengan CO2 (Berthelot)

  • Reaksi yang terjadi:
  • alkali metal + CO2 panah karbida
  • karbida + H2O panah ocetylena
  • C2H2 panah C6H6 panah komponen-komponen lain

Dengan kata lain bahwa didalam minyak bumi terdapat logam alkali dalam keadaan bebas dan bersuhu tinggi. Bila CO2 dari udara bersentuhan dengan alkali panas tadi maka akan terbentuk ocetylena. Ocetylena akan berubah menjadi benzena karena suhu tinggi. Kelemahan logam ini adalah logam alkali tidak terdapat bebas di kerak bumi.

b. Teori karbida panas dengan air (Mendeleyef)

Asumsi yang dipakai adalah ada karbida besi di dalam kerak bumi yang kemudian bersentuhan dengan air membentuk hidrokarbon, kelemahannya tidak cukup banyak karbida di alam.


Info Terbaru Untuk Yang Ingin Kursus HP Tentunya Terbaik Di Indonesia. Selengkapnya Kunjungi Situs Utama di www.lampungservice.com  Cv Lampung Service Pelatihan Seminar Terbaik Di Indonesia : Tengah Metro Pesawaran Tanjung Karang Kedaton Pahoman Way Halim Tulang bAwang Krui Menggala Kota Bumi Way Lima Teluk Betung Panjang Natar Kalianda Tegineneng Blambangan Umpu Danau Ranau Gedong Tataan